"Yang banyak karena pembebasan lahan," kata pria yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu di Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2014).
Misalnya, pembebasan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk pelebaran jalan atau proyek normalisasi waduk maupun sungai. Kemudian pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang gagal mencapai target penambahan 60 Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena baru dapat membebaskan 25 titik lahan. Begitu juga dengan sulitnya lahan untuk menambah lokasi binaan pedagang juga pasar.
"Kadang-kadang sertifikat jualnya sudah ada. Pas masuk, eh ternyata ada sengketa. Nah itu kan jadinya sulit. Masa mau kita beli kalau udah sengketa?" kata Jokowi.
Maka, ketika program dinas-dinas Pemprov DKI tidak dapat terlaksana, itu bisa berimbas pada penyerapan anggaran yang rendah.
Diakui Jokowi, akibat kendala pembebasan lahan itu sejumlah dinas hanya mampu menyerap sebanyak 70 atau 80 persen dari target 98 persen. Sehingga ia memprediksi penyerapan seluruhnya hanya berkisar 88 hingga 92 persen.
"Banyak yang enggak nyampe target. Ada 70% juga ada. Ada 80%. Ya penyerapan saya kira naik turun 90% lah. Mungkin evaluasi besok kalau udah ketemu," kata suami Iriana itu. (Ali/Yus)
