Buruh memperkirakan ada 1,2 juta warga miskin di Ibukota yang terancam tak bisa menikmati pengobatan gratis.
Presiden KSPI, Said Iqbal menyoroti penerima KJK sampai saat ini telah berjumlah 4,7 juta orang miskin Jakarta. Dari angka itu, sebanyak 3,5 juta KJS sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dia mengatakan, KJS dan JKN sangat berbeda. Sistem JKN yang masuk dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki benefit lebih besar karena penerima bisa memperoleh pengobatan gratis di seluruh Indonesia.
Sedangkan KJS mirip Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan cakupan pengobatan lebih sempit hanya di di daerah-daerah penerima bantuan tinggal.
"Dengan data itu, kami Hitung ada 1,2 juta warga miskin di Jakarta yang punya KJS tapi tidak masuk JKN. Padahal KJS dikelola PT Askes (Persero), tapi perusahaan ini sudah tidak ada lagi karena berganti BPJS Kesehatan. Artinya 1,2 juta warga ini tidak masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI)," jelasnya di Jakarta, Jakarta, Jumat (3/1/2014).
Lebih jauh Said memaparkan pernyataan Ahok yang bakal merilis JKS baru untuk 1,2 juta orang miskin di Jakarta ini.
Dia pun mengkritisi optimisme mantan Bupati Belitung Timur itu bahwa jutaan warga tersebut bisa berobat di luar daerah, selain Jakarta.
"Namanya JKS mirip Jamkesda pastinya 1,2 juta warga itu bakal ditolak berobat di luar Jakarta. Cara bayarnya bagaimana kalau warga itu berobat ke Papua?. Mana aturannya?," tegasnya.
Dia menyebut, pelaksanaan Jamkesmas sudah menimbun utang senilai Rp 1,9 triliun. "Jika mereka berobat di luar Jakarta, siapa yang akan bayar?. Tidak mudah transfer dari APBN ke APBD karena bisa kena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Janganlah mengelabui rakyat miskin," tutur Said.
Jika pemerintah daerah benar-benar merealisasikan penerbitan KJS baru bagi jutaan warga miskin, dia mengatakan, bakal dikelola oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingat Askes sudah beralih fungsi menjadi BPJS Kesehatan.
"Jokowi dan Ahok jangan menggampangkan lah, karena Dinas Kesehatan DKI tentu akan mengurusi pengobatan di wilayahnya saja. Kalau di Jakarta saja bisa semrawut, pelaksanaan BPJS Kesehatan di daerah pun bisa lebih parah," cetus Said.
Kondisi ini, tambah dia, memperparah keadaan 10,3 juta orang miskin di seluruh Indonesia yang belum ter-cover Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM). Untuk memperoleh JKM, harus mendaftar dan mempunyai kartu BPJS Kesehatan.
"10,3 juta orang miskin ini berpotensi ditolak oleh puskesmas, klinik dan rumah sakit karena belum punya kartu BPJS Kesehatan. Ini bertolak belakang dengan pidato Presiden bahwa tidak boleh lagi ada satu orang pun rakyat miskin ditolak berobat," pungkas dia. (Fik/Nrm)
